Pemekaran Tapanuli Jangan Dipolitisasi

JAKARTA - Isu pemekaran wilayah provinsi Tapanuli tetap panas pascaaksi unjuk rasa yang mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat. Banyak pihak diduga sengaja memanfaatkan isu pemekaran tersebut untuk kepentingannya.

Melihat situasi tersebut Ketua DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun meminta masalah pembentukan Provinsi Tapanuli tidak dipolitisasi karena bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Anggota Komisi VI DPR ini mengimbau agar penanganan kasus aksi unjuk rasa anarkistis tersebut tidak melebar ke ranah lain.

"Jangan dicampuradukkan. Setiap terjadi anarkistis, langsung aja ditindak. Tapi harus on the track. Penanganannya jangan membabi buta," katanya kepada wartawan di sela sela Rapimnas Partai Demokrat di PRJ Kemayoran, Jakarta, Minggu (8/2/2009).

Politisi yang berasal dari Tapanuli ini juga ikut menyesalkan sejumlah pihak yang menyeret kasus tersebut pada isu SARA. Karena menurutnya, di daerah Tapanuli terdiri dari berbagai suku, karenanya dirinya mengimbau agar hal tersebut tidak dipolitisasi.

"Ini bahaya, di sana banyak suku. Jadi jangan dipolitisasi," pungkasnya.